Pemprov Sultra Alokasikan Rp350 Juta untuk Budidaya Maggot

  • Bagikan
Andi Makkawaru. (FOTO: FAYSAL/BKK)

KENDARI, BKK- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan anggaran sebesar Rp350 juta untuk budidaya maggot untuk pengelolaan sampah organik.

Program ini merupakan solusi berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra, Andi Makkawaru menjelaskan program ini selaras dengan program nasional Indonesia Hijau, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

DLH Sultra akan berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut dengan menggali potensi ekonomi yang berbasis lingkungan.

“Untuk tahun anggaran 2025, kami tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat, terutama dalam menyukseskan Indonesia Hijau. Selain itu, kita juga terus melakukan efisiensi anggaran dan mencari peluang ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah,” kata Andi Makkawaru, Jumat (14/3).

Andi Makkawaru menyampaikan budidaya maggot ini nantinya akan melibatkan ibu-ibu rumah tangga sebagai sasaran utama. Hal ini sejalan dengan program Modal Untuk Ibu-Ibu Rumah Tangga (Mantu) yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

Dalam skema ini, ibu-ibu rumah tangga akan berperan dalam budidaya maggot, untuk mengolah sampah organik, yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pupuk.

Program ini akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, yang akan bertindak sebagai wadah dalam pembentukan koperasi bagi ibu-ibu rumah tangga.

“Program ini akan resmi diluncurkan pada 23 Maret 2025 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perbankan, guna memperluas akses dan dukungan finansial bagi para peserta,” tuturnya.

Selain fokus pada pengolahan sampah organik, Andi Makkawaru menyebut DLH Sultra juga akan menjalankan program kampung iklim dan inventarisasi gas rumah kaca. Kedua program ini mendapatkan alokasi anggaran lebih dari Rp2 miliar per tiga tahun.

“Kampung iklim sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, terhadap dampak perubahan iklim,” ujarnya.

Menurut Makkawaru, program ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sultra dalam mengembangkan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan.

Dengan berbagai langkah yang telah dirancang, Pemprov Sultra berharap dapat menciptakan solusi inovatif dalam pengelolaan lingkungan, sekaligus memberdayakan masyarakat untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. (r4/c/r2)

  • Bagikan