KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), bersiap menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menegaskan komitmennya untuk menyediakan gizi terbaik bagi anak-anak di daerahnya, serta membuka peluang kerja melalui pengelolaan dapur umum.
Dalam sosialisasi MBG oleh Ketua Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, dan perwakilan Badan Gizi Nasional RI, bersama Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan Bupati/Wali Kota se-Sultra bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (17/3). Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Sultra akan menyiapkan 25 dapur umum yang akan dikelola oleh yayasan.
“Kami akan membangun 25 dapur umum di provinsi ini, karena program ini tidak hanya soal gizi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan. Dapur-dapur ini akan membutuhkan tenaga kerja dan koperasi pun akan bergerak,” terang Andi Sumangerukka.
Ia menekankan bahwa program MBG harus mencapai target sebanyak 57 dapur di Sultra pada tahun 2025.
“Pemprov Sultra akan hadirkan 25 dapur umum. Sisanya 37 akan dibagi di 17 Kabupaten/kota lainnya. Maka nanti mungkin kabupaten/kota ada yang 2 atau 3. Tergantung daerahnya. Kecuali kota bisa ambil 5 dapur umum. Bupati/Wali Kota harus memperisapkan ini secara matang,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan terus membangun dapur-dapur baru, untuk mencapai sasaran 200 dapur di provinsi tersebut.
Menurut Gubernur, setiap dapur akan melayani sekitar 3.000 anak, dan secara keseluruhan, program ini menargetkan 600.000 anak sekolah sebagai penerima manfaat. Dengan anggaran Rp30 juta per dapur per hari, investasi dalam lima tahun ke depan akan mencapai angka yang sangat besar.
“Luar biasa dampaknya, baik dari sisi gizi maupun ekonomi,” terangnya.
Dengan program ini, Gubernur Andi Sumangerukka berharap Sultra bisa menjadi contoh bagi provinsi lain, dalam menjalankan program MBG secara efektif dan berkelanjutan.
“Ini kesempatan besar bagi kita semua. Mari bersama-sama kita sukseskan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris MBG Nasional, Brigjen TNI Sarwono, menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional RI dibentuk khusus untuk mendukung program MBG. Sasaran utama program ini mencakup anak usia dini, peserta didik di sekolah, serta ibu hamil dan menyusui.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Sarjana Penggerak Sultra yang akan menjadi kepala dapur, dengan dukungan ahli gizi untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan.
Lebih lanjut, Sarwono mengungkapkan bahwa program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD, BIN, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, dan Ombudsman.
“Setelah program ini ditandatangani Presiden, masing-masing kementerian dan dinas di daerah akan mengetahui tugas mereka dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Ketua Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, menegaskan bahwa Komisi IX memiliki delapan mitra, salah satunya Badan Gizi Nasional, yang berperan dalam memastikan keberlanjutan MBG.
“Kami mendorong semua pihak untuk bekerja sama agar program ini berjalan dengan baik. Target nasional untuk Sultra pada 2025 adalah 57 dapur, tetapi hingga saat ini baru ada empat. Maka, percepatan sangat diperlukan,” ujarnya.
Dalam perhitungan anggaran, Safei menyebutkan bahwa setiap anak akan menerima makanan dengan standar gizi seimbang.
“Jangan lihat jumlahnya sedikit, karena yang dihitung adalah kalorinya. Ini bukan sekadar makanan untuk kenyang, tapi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak,” tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program MBG. Bahkan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan. (r4/b/nir)
