KENDARI, BKK- Ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Nelayan Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sultra, Senin (14/4). Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya pemasangan alat Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal-kapal nelayan tradisional.Dalam orasinya, massa aksi menilai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengalihkan izin kapal dari daerah ke pusat, sangat menyulitkan nelayan, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada kapal skala kecil.Jenderal Lapangan Himpunan Masyarakat Nelayan Sultra, Joko, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sangat membebani dan menyengsarakan nelayan. Ia meminta agar Gubernur dan DPRD Provinsi Sultra mengeluarkan rekomendasi agar kapal-kapal nelayan tradisional yang saat ini berstatus izin pusat dikembalikan ke izin daerah.”Nelayan kita dipaksa untuk bermigrasi ke izin pusat agar bisa membeli dan memasang alat VMS, semua biayanya dibebankan kepada mereka. Belum lagi tekanan untuk menggunakan alat tangkap pelagis besar dengan dalih izin pusat, sementara mata pencaharian mereka sangat bergantung pada alat tangkap tradisional,” ujar Joko.Ia juga menambahkan bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini tidak selaras dengan fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Gubernur Sultra untuk memfasilitasi kapal-kapal nelayan tradisional Sultra yang berstatus izin pusat di kembalikan ke izin daerah.”Menolak pemasangan alat VMS pada kapal nelayan tradisional yang sangat membebani para kapal nelayan,” tegasnya. Menanggapi aksi tersebut, Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Sumber Daya Kemasyarakatan, La Ode Butolo, menyatakan siap memfasilitasi aspirasi para nelayan.“Pak Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini sedang melaksanakan Musrenbang di Kota Baubau. Setelah itu, kami akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan perwakilan nelayan,” jelasnya. (r4/c/r2)
Nelayan Sultra Tolak Pemasangan VMS di Kapal Tradisional
