Bupati Mubar Ajak Pemdes Maksimalkan DD 20% untuk Ketahanan Pangan

  • Bagikan
Bupati dan Wakil Bupati Mubar saat menggelar rapat koordinasi.

LAWORO, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) bersama Pemerintah Desa (Pemdes) se-Kabupaten Mubar menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penggunaan dana desa (DD).Rakor tersebut dihadiri Bupati La Ode Darwin dan wakilnya Ali Basa, sejumlah kepala OPD, camat, lurah dan kepala desa yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Mubar, Kamis (17/4).Dalam kesempatan itu, Bupati Mubar La Ode Darwin mengajak seluruh kepala desa, agar dapat memaksimalkan anggaran DD sebesar 20% untuk ketahanan pangan.”Saya mengajak seluruh kepala desa agar menyelaraskan dan memaksimalkan DD 20% yang sesuai dengan ketentuan pusat, untuk mendukung ketahanan pangan di Mubar ini,” pinta Darwin. Hal ini, lanjutnya, tentu sangat penting untuk dilaksanakan karena harus sesuai dengan visi-misi menuju Liwu Mokesa. Terlebih, hal ini juga berdasarkan asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan secara nasional.Menurutnya, jika ini tidak dilakukan oleh desa, maka tentunya akan berbanding terbalik dengan program visi-misi Pemkab Mubar. Sehingga akan berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan yang berkelanjutan ke depan.”Kalau tidak sesuai antara program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dengan pemerintah desa, maka asas manfaatnya pasti akan berkurang. Sama halnya yang dilakukan oleh presiden tentang ketahanan pangan. Kalau di daerah tidak sesuai dengan program di pusat, maka hasilnya tidak akan maksimal,” jelasnya.Oleh karena itu, La Ode Darwin meminta agar kegiatan ketahanan pangan dijadikan catatan khusus, acuan dan pedoman terutama dalam penggunaan dana desa APBDes 2025, untuk menyukseskan ketahanan pangan.Meskipun penyusunan APBDes telah ditetapkan dan disetujui, bupati yang memiliki tagline Liwu Mokesa ini berharap agar dana desa sebesar 20% yang telah menjadi program pemerintah pusat agar dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.Ada beberapa hal yang dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan lewat dana desa 20% tersebut. Diantaranya, sebut Darwin, melalui program pengembangan Bumdes, TPKK, atau lewat koperasi.“Apalagi dana desa Muna Barat sebesar Rp60 miliar, jika dibagi 20% maka terdapat anggaran Rp12 miliar digunakan untuk ketahanan pangan pada 2025 ini,” sebutnya.Senada dengan itu, Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa mengungkapkan dengan kucuran dana desa dari APBN, ia menekankan kepala desa sebagai pemandu kepentingan dalam penggunaan dana desa sebesar 20%, agar benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin.Ia berharap kepala desa bekerja sesuai dengan prosedur, agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi singkron dan sesuai dengan yang diharapkan.”Dari target anggaran dana desa yang ditentukan oleh pemerintah pusat agar di jadikan pedoman dan dilaksanakan, agar ada capaian target kinerja dalam mendukung program ketahanan pangan berdasarkan struktur pelaksanaan dan hasil,” pungkasnya. (k2/c/nir)

  • Bagikan