363 Kilometer Jalan Provinsi di Sultra Rusak Berat: Butur dan Konsel Paling Parah

KENDARI, BKK– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkapkan sepanjang 363 kilometer jalan provinsi saat ini berada dalam kondisi rusak berat. Kerusakan terparah tercatat berada di Kabupaten Buton Utara (Butur) dan Konawe Selatan (Konsel).Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, yang menjelaskan bahwa dari total 1.079 kilometer jalan provinsi di Sultra, sekitar 363 kilometer di antaranya membutuhkan penanganan segera karena termasuk kategori rusak berat.”Kalau dikonversi ke anggaran, perbaikannya membutuhkan dana sekitar Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun. Kita kondisi sekarang mau mencoba menghitamkan semua jalan agar semua fungsional,” katanya, Kamis (8/5). Ia menegaskan bahwa saat ini Pemprov Sultra berfokus pada menjadikan jalan-jalan tersebut fungsional terlebih dahulu, yakni dapat dilalui secara nyaman, sebelum dilakukan perbaikan permanen. Pihaknya juga mengupayakan sumber pembiayaan dari berbagai skema, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana Inpres.”Kerusakan terpanjang itu ada di Buton Utara dan Konawe Selatan. Selain itu, sebaran lain kerusakan juga ada di Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Timur,” tambahnya.Sementara itu, wilayah dengan kondisi jalan yang sudah baik dan mencapai 100% fungsional berada di Baubau, Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.Tahun ini, sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemprov Sultra akan memprioritaskan perbaikan empat ruas jalan di Konsel dan dua ruas di Butur, serta dua ruas di Kota Kendari. Beberapa proyek perbaikan sudah mulai berjalan, dan ditargetkan bisa dikejar dalam 100 hari program kerja.”Adapun ruas-ruas jalan yang akan dikerjakan yakni Motaha-Alangga sudah mulai kita lelang, kemudian Alangga-Tinanggea, Lambale–Ereke, dan Simpang Tiga Bubu-Ronta serta di Kota Kendari ada dua ruas mengingat kondisi keungan kita sangat terbatas,” pungkasnya. Pahri juga mengimbau dinas PU di kabupaten/kota untuk merespon peluang pendanaan yang tersedia dari pusat, guna memaksimalkan perbaikan infrastruktur jalan di daerah masing-masing.”Harapan kita teman-teman di kabupaten/kota dapat merespon aspirasi dari pusat yang bisa menggunakan inpres jalan daerah, olehnya kami berharap agar memanfatkan momen ini karena kondisi fiskal kita sangat terbatas,” tutupnya. (r4/c/r2)