LABUNGKARI, BKK – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng). Pertemuan berlangsung di Aula Pancana, lantai 6 Kantor Bupati Buteng, Kota Praja Labungkari.Audiensi tersebut dihadiri langsung Kakanwil Kemenkumham Sultra bersama jajarannya, Bupati Buteng Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si, Wakil Ketua II DPRD Buteng, Plh. Sekda, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Buteng.Dalam sambutannya, Bupati Azhari menyambut baik kedatangan rombongan Kanwil Kemenkumham. Ia menekankan potensi besar Buteng di sektor kelautan dan pariwisata, khususnya wisata gua. Tak hanya itu, pihaknya juga berkomitmen memberikan fasilitasi hukum bagi pelaku usaha lokal.”Kami ingin agar pelaku usaha di Buteng tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga memiliki perlindungan hukum yang kuat. Kami menargetkan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa, sekaligus percepatan sertifikasi UMKM,” tegas Bupati Azhari.Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sultra mengapresiasi sambutan hangat dari Pemda Buteng. Ia juga memuji kekayaan alam daerah tersebut, khususnya potensi ikan teri medan dan industri tenun lokal.”Buton Tengah punya potensi besar. Saya pakai tenun asli Buteng sebagai bentuk penghormatan,” ujar Kakanwil.Ia menekankan pentingnya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa-desa, untuk menjamin akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. “Minimal 50% desa di Buteng bisa kita dorong memiliki Posbakum. Kami siap mendampingi,” ujarnya.Terkait Koperasi Merah Putih, Kakanwil menegaskan pentingnya prosedur yang sesuai, mulai dari pencatatan di notaris hingga registrasi di Direktorat Jenderal AHU.Audiensi ini menjadi momentum awal sinergi antara Kemenkumham Sultra dan Pemkab Buteng, dalam memperkuat layanan hukum dan pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi dan akses hukum yang merata. (cr1/c/nir)
Kakanwil Kemenkumham Sultra Audiensi dengan Pemkab Buteng
