Besaran Insentif Dokter Ahli di Muna Berbeda, DPRD Gelar RDP Hari Ini

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Muna Muh Natsir Ido (ke dua dari kiri) bersama La Ode Diyrun serta La Ode Sumiadin dan LH Darwin.

RAHA, BKK – Besaran insentif dokter ahli di RS dr H LM Baharuddin MKes berbeda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak RS. Pasalnya, perbedaan besaran insentif para dokter ahli di RS dr H LM Baharuddin MKes, menimbulkan protes dari para dokter ahli di Kabupaten Muna.Pada koran ini Minggu (18/5), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna Muh. Natsir mengatakan, RDP terkait adanya laporan perbedaan besaran insentif para dokter ahli di RS H LM Baharuddin, akan dibahas dalam RDP yang akan digelar Senin hari ini. “Ada laporan dari sejumlah dokter ahli yang mempertanyakan masalah adanya perbedaan besaran insentif dokter ahli di RS LM Baharuddin Raha. Ada yang Rp20 juta, tapi ada juga yang Rp 30 juta berbulan,” terang Wakil Ketua DPRD Muna Muh Natsir Ido pada koran ini.”Jadi, nanti kita dengar apa penjelasan pihak RS dr LM Baharuddin Raha. Kenapa ada dokter ahli yang insentifnya Rp20 juta perbulan, ada juga dokter ahli yang dapat insentif Rp30 juta perbulan” terang wakil Ketua DPRD Muna ini. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Muna La Ode Dyirun saat dikonfirmasi justru menyoroti tidak maksimalnya pelayanan di RS plat merah di Kabupaten Muna itu. “Begini, di RS dr LM Baharuddin itukan ada dokter ahli yang ASN dan non-ASN. Tapi kalau masalah adanya perbedaan insentif itu, nanti kita dengar penjelasan pihak RS dr H LM Baharuddin. Bicara insentif, harusnya pelayanan di RS dr LM Baharuddin ditingkatkan. Agar PAD meningkat,” kata La Ode Dyirun.Akibat tidak maksimalnya pelayanan kesehatan ini, tuturnya, banyak pasien memilih berobat ke RS di Baubau dan Buton Tengah (Buteng).”Kalau pelayanan bagus, pasti PAD tinggi dan insentif juga akan tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kalau pasien kita banyak yang berobat ke RS di Baubau dan Buteng, maka PAD di RS dr LM Baharuddin pasti berkurang,” paparnya. “Karena PAD terbesar dari klaim BPJS. Kalau pasien BPJS malah berobat di tempat lain, pasti PAD di RS LM Baharuddin akan turun juga. Maka pasti berdampak pada operasional di RS itu sendiri,” tuntasnya. (tri/nir)

  • Bagikan