RAHA, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna merekomendasikan besaran insentif dokter spesialis dan umum kembali pada kebijakan lama, yakni Rp30 juta dokter spesialis dan Rp7,5 juta dokter umum. Rekomendasi tersebut dikeluarkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD, Pemkab Muna, dan RS H LM Baharuddin, Senin (19/5).RDP ini digelar DPRD Muna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Muna Muh. Rahim dan dihadiri 22 anggota DPRD Muna. Sedangkan Pemkab Muna diwakili Asisten III Asmadi Teno, Kaban BKAD Muna La Ode Hasrun, dan Direktur RS dr H LM Baharuddin, dr Muhamad Marlin dan jajarannya berlangsung panas. Dalam RDP tersebut pihak dokter spesialis dan dokter umum yang tergabung yang diwakili dr Ratmila menyampaikan masalah insentif mereka yang turun menjadi Rp20 juta perbulan dari Rp30 juta. Begitu pula dokter umum yang insentifnya turun dari Rp 7,5 juta perbulan jadi Rp6 juta perbulan.”Masalah kami di RS dr H LM Baharuddin sangat menggangu pelayanan kami dikarenakan insentif kami dari Rp30 juta perbulan, tiba-tiba turun menjadi Rp20 juta perbulan tanpa ada penyampaian atau rapat kepada kami. Sementara PAD di RS H LM Baharuddin meningkat sekitar Rp30 miliar,” kata dr Ratmila kelada puluhan anggota DPRD Muna.”Penurunan insentif kami di RS dr H LM Baharuddin tanpa ada komunikasi apapun dengan kami para dokter,” tambah dr Ratmila kepada puluhan anggota DPRD Muna.Keluhan para dokter spesialis dan dokter umum di RS plat merah di Kabupaten Muna ini ditanggapi beragam oleh anggota DPRD Muna. “Masa pendapatan di RS naik tapi insentif para dokter ahli dan umum malah diturunkan. Saya lihat ada laporan para dokter ahli dan umum ini, managemen di RS dr H LM Baharuddin tidak berjalan baik. Jangan bilang tidak ada uangnya atau ada efisiensi anggaran. RS dr H LM Baharuddinkan dikelola secara Blud. PAD-nya tinggi capai Rp32 miliar sampai Rp30 miliar pertahun. Dibawa kemana itu dana Blud,” kata Ketua Komisi II Cahwan.Sorotan senada datang dari Ketua Komisi III Syarif Ramadhan.”Harusnya dalam pengambilan keputusan, pihak dokter dilibatkan. Inikan aneh, masa ada dokter spesialis ada yang insentifnya Rp30 juta tapi yang lain diturunkan menjadi Rp20 juta perbulan. Pemkab Muna harus carikan solusinya, jangan ada perbedaan begini,” tambah Ketua Komisi III DPRD Muna ini.Sementara anggota DPRD Muna lainnya Ary Anas meminta agar semua pihak menghargai profesi dokter.”Jangan pandang enteng dokter ya, kalau sakit pasti ke dokter. Kalau kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, maka terganggu pelayanan. Masa insentif dokter umum Rp7,5 juta dipotong lagi sampai Rp6 juta. Dokter ahli dari Rp30 juta tinggal Rp20 juta. Parahnya lagi sudah 8 bulan insentif mereka tidak dibayarkan,” tukas anggota DPRD Muna dari PKS ini.Menanggapi sorotan DPRD Muna, Direktur RS dr H LM. Baharuddin, dr Muhammad Marlin mengatakan jika PAD di RS yang dipimpinnya itu, tidak miliki cukup uang untuk membayar insentif para dokter ini seperti tahun-tahun sebelumnnya. “Memang PAD kita turun naik ya berkisar Rp35 miliar sampai Rp28 miliar pertahun. Kita butuhkan anggaran Rp13,2 miliar pertahun untuk bayar insentif para dokter spesialis dan dokter umum di RS dr H LM Baharuddin. Uang kita tidak cukup. Dari Blud hanya Rp4,1 miliar dan dari APBD Pemkab Muna Rp4 miliar. Kurang sekitar Rp5 miliar,” paparnya. “Belum lagi kita harus membayar imsentif para medis, bidan, hingga perawat. Tidak mampu kalau kita harus bayar insentif Rp30 juta dan Rp7,5 juta untuk dr umum. Memang kita belum bayarkan 8 bulan insentif mreka. Insya Allah akan kita bayarkan secepatnya,” kata direktur RS plat merah di Kabupaten Muna itu. Jawaban Direktur RS dr H.LM Baharuddin ini ramai menuai sorotan dan interupsi dari anggota DPRD Muna dan dari sejumlah dokter spesialis dan dokter umum.”Kami berterima kasih kepada DPRD Muna dan Pemkab Muna yang telah mengalokasikan anggaran Rp20 juta untuk bayar insentif kami. Tapi kami mau tahu, dimana andil Blud dr H LM Baharuddin. Insentif kami diturunkan Rp10 juta. Kami mau tahu berapa uang Blud di RS, kalau ada efisiensi dimana postnya. Inikan tidak permah kami tahu kemana uang Blud di RS,” kata dr Agus.Suasana RDP kian panas karena hujan interupsi mewarnai RDP ini karena penjelasan direktur RS dr H LM Baharuddin dianggap mengambang. “Coba ini pihak rumah sakit, kasian itu para dokter, sudah insentif diturunkan, sudah 8 bulan insentif mereka tidak dibayarkan. Tidak masuk akal, terlalu banyak bicara,” kata Ari Anas sambil pukul meja dua kali dengan keras yang membuat kaget suasana RDP. Karena suasana tambah panas, akhirnya Ketua DPRD Muna Muhammad Rahim langsung mengambil alih jalannya RDP dengan mengeluarkan rekomendasi yang berisikan pertama masalah insentif dokter ahli dan dokter umum, diserahkan ke Pemkab Muna. Kedua besaran insentif harus dikembalikan ke semula, dan ketiga dengan angka Rp30 juta untuk dokter spesialis dan Rp7,5 juta untuk dokter umum,” pungkas Ketua DPRD Muna sambil mengetuk palu sidang. (tri/nir)
DPRD Muna Rekomendasikan Besaran Insentif Dokter Spesialis Kembali pada Kebijakan Lama
