RAHA, BKK – Banyak masalah yang terungkap di DPRD Muna saat menggelar RDP terkait puluhan dokter spesialis dan dokter umum di RSUD dr H LM Baharuddin, Selasa (19/5), di DPRD Muna. Selain masalah pendapatan yang kelola secara Blud yang menurut para dokter yang tergabung dalam komite medik RSUD LM Baharuddin disorot tidak transparan, terungkap pula masalah pengadaan obat-obatan di RSUD plat merah di Kabupaten Muna Rp10 miliar lebih pertahun.Hal ini disampaikan Direktur RSUD dr H LM Baharuddin, dr Muh. Marlin saat ditanyakan digunakan untuk apa saja PAD yang dikelola secara Blud yang berkisar Rp28 M sampai Rp35 M pertahun. “Kita tidak mampu untuk bayar insentif para dokter spesialis dan dokter umum yang besarannya mencapai Rp13,2 miliar pertahun,” katanya. Kemudian, lanjutnya, pengadaan obat-obatan mencapai Rp10 miliar pertahun dan jasa pelayanan sekitar Rp12 miliar pertahun.Mendengar penjelasan Direktur RSUD dr H LM Baharuddin spontan mendapat tanggapan beragam dari para anggota DPRD Muna. “Apa benar belanja obat lebih Rp10 miliar pertahun di RSUD dr H LM Baharuddin. Apa benar sebesar ini tiap tahun,” kata Anggota DPRD Muna Rasmin. “Sedangkan kita berobat dikasih resep beli di opotik. Betul tidak apotik di RSUD dr H LM Baharuddin Rp10 miliar beli obat tiap tahun,” tambahnya.Rasmin juga menyoroti kinerja management di RSUD yang menjadi blud tapi belum bisa membiayai operasional secara mandiri.”Blud atau semi blud ini rumah sakit. Harus jelas, kalau blud harusnya bisa biaya sendiri. Tidak jelas management di rumah sakit ini,” tukas Rasmin. (tri/nir)
Dewan Heran Pengadaan Obat di RSUD Dr H LM Baharuddin Rp10 M Pertahun
