KENDARI, BKK- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatatkan realisasi belanja Negara regional Sultra hingga 30 April 2025 sebesar Rp6,62 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut mencapai 25,55% dari pagu tahun 2025. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat.
Kepala Bidang PPA II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Andi Khairuddin mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sultra sampai dengan 30 April 2025 mencapai Rp1,44 triliun atau 22,18% dari pagu APBN.
Realisasi belanja tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp996,98 miliar (35,48% dari pagu APBN), belanja barang sebesar Rp369,07 miliar (15,17% dari pagu APBN), belanja modal sebesar Rp75,38 miliar (5,93% dari pagu APBN), dan belanja bantuan sosial Rp6,47 miliar (47,21% dari pagu APBN).
“Realisasi belanja itu akan terus didorong dan dioptimalkan sehingga berdampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya, Selasa (27/5).
Dijelaskan, untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD) sampai dengan 30 April 2025 mencapai Rp5,17 triliun atau 26,69% dari alokasi yang diberikan. Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara terkontraksi sebesar 13,66% atau turun Rp819,76 miliar dibandingkan realisasi tahun 2024.
“Namun demikian, penurunan ini masih didorong oleh tumbuhnya komponen TKD dana alokasi umum (DAU) yang tumbuh sebesar 1,78% atau tumbuh sebesar Rp63,36 miliar,” ucapnya.
Andi Khairuddin menambahkan, untuk belanja negara mengalami kontraksi yang perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian, sehingga pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN.
“Diharapkan, pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (r5/c/r2)
