RAHA, BKK – Sudah 8 bulan insentif tidak dibayarkan dan diturunkan pula besarannya dari Rp30 juta ke Rp20 juta untuk dokter spesialis/ahli, dan Rp6 juta dari Rp7,5 juta untuk dokter umum, membuat puluhan dokter spesialis dan dokter umum di RSUD dr H LM Baharuudin Mkes, mulai mogok kerja, Senin (2/6).
Parahnya pihak managemen RSUD dr H LM Baharuddin Mkes Raha Kabupaten Muna melalui Direktur RS plat merah itu dr Muhammad Marlin menuturkan, jika kondisi keuangan RS dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna tidak mampu untuk membiayai besaran insentif seperti yang selama ini dibayarkan yakni sebesar Rp30 juta untuk dokter spesialis dan Rp7,5 juta untuk dokter umum.
Rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Muna juga tidak mempan, agar Pemkab Muna membayarkan insentif para dokter ini kembali kebijakan lama. Imbasnya dari tidak adanya perhatian dari Pemkab Muna khususnya pihak managemen RS plat merah di Muna itu, Senin (2/6), puluhan dokter spesialis (ahli), dan dokter umum mogok sampai tuntutan mereka dibayarkan.
“Kita mulai mogok Senin kemarin, semua poli tutup di RSUD dr H LM Baharuddin Mkes, kecuali penyakit dalam. Ada 13 poli di RS ini semua tutup, kecuali poli penyakit dalam,” terang Ketua Komite Medik RSUD dr H LM Baharuddin MKes, dr Mudasir pada sejumlah media di Raha di RS plat merah di Muna itu.
Katanya, mogok yang mereka lakukan karena menuntut hak mereka yaitu berupa insentif yang sudah 8 bulan tidak dibayarkan.
“Sejak Oktober 2024 sampai Juni 2025, insentif kami sudah 8 bulan tidak dibayarkan pihak managemen RSUD dr H LM Baharuddin MKes. Sudah tidak dibayarkan, besarannya diturunkan pula,” keluhnya.
“Alasan keuangan RS tidak mampu. Selama ini insentif kami Pemkab Muna bantu bayarkan. Masa pendapatan di RS ini yang sudah menjadi blud, malah tidak bisa tambahkan agar insentif kami terbayar tanpa pemotongan. Harus transparan itu dana BLUD dikelola dan digunakan untuk apa saja. Tunjukkan data rill jangan hanya bicara. Sementara aturan dari pusat tidak ada pemotongan insentif,” tambah dr Mudasir.
Diapun mengatakan aksi mogok ini tidak ada batasnya, sampai ada solusi dari Pemkab Muna dan pihak managenen RSUD dr H LM Baharuddin MKes.
“Kalau memang pihak managemen RS tidak mampu bayar insentif kami seperti selama ini Rp30 juta untuk dokter ahli dan Rp7,5 juta untuk dokter umum, coba tunjukan secara transparan dana BLUD di RS ini digunakan untuk apa saja. Harus transparan pengelolaannya. Jadi aksi mogok kami lakukan terus sampai ada solusi yang disampaikan dari Pemkab Muna, DPRD Muna dan pihak managemen RS dr H LM Baharuddin Mkes,” pungkas dr Mudasir.
Pantaun koran ini kemarin di RS plat merah di Raha itu, puluhan dokter ahli dan dokter umum, berkumpul di lobby RS tersebut. Mereka memasang spanduk mogok karena insentif tidak dibayarkan dan besarannya diturunkan. Akibat aksi mogok ini ada pasien yang butuh penanganan khusus akhirnya pulang. (tri/nir)
