KENDARI, BKK – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menargetkan penurunan angka stunting di 2025 ini menjadi 14%.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kota Kendari, Jahudding mengatakan, angka stunting Kota Kendari berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 berada diangka 20%.
“Hasil SSGI Kota Kendari masih berada diangka 20 persen. Artinya masih perlu kerja keras untuk mencapai target nasional 14%,” terang Jahudding, Senin (2/6).
Karena hal tersebut, lanjutnya, Pemkot Kendari bekerja keras mewujudkan generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia berkualitas di masa mendatang.
“Itu sebabnya kami terus meningkatkan sinergitas lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan penurunan angka stunting Kota Kendari,” lanjutnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari, Nismawati mengungkapkan bahwa masalah stunting merupakan isu prioritas nasional yang menjadi perhatian serius pemerintah.
“Stunting bukan hanya soal pendeknya tinggi badan anak, melainkan indikator ketertinggalan gizi kronis yang dapat berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan seseorang baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas di masa dewasa. Dan lebih jauh, stunting merupakan ancaman nyata terhadap daya saing bangsa,” ungkap Nismawati.
Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 18,8% pada tahun 2025. namun di Kota Kendari di tahun 2023 stunting mencapai angka 25,7%, ini data Survey Kesehatan Indonesia (SKI).
“Sedangkan berdasarkan hasil SSGI tahun 2023 angka prevalensi stunting di Kota Kendari adalah sebesar 20%. Tentu saja, ini bukan tugas yang ringan, tetapi dengan kerja keras, strategi yang tepat, serta keterlibatan seluruh pihak, saya yakin kita mampu mencapai target tersebut,” bebernya.
Kota Kendari telah melakukan berbagai langkah, mulai dari peningkatan cakupan intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan kualitas layanan di puskesmas dan posyandu, penguatan data melalui pemantauan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), hingga intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan edukasi kepada keluarga.
“Namun demikian, kita tidak boleh puas. Angka stunting yang belum di bawah target menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. oleh karena itu, kami meminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi sektoralnya terhadap program penurunan stunting. Terutama intervensi harus berdasarakan rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil audit kasus stunting tahun sebelumnya,” tegasnya. (m2/c/nir)
