KENDARI, BKK- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan perbaikan jalan sepanjang 61 kilometer per tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menyampaikan target tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, yang dirangkaikan dengan Ekspose 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra bertempat di Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari, Selasa (10/6).
Menurut Andi Sumangerukka, target ini merupakan upaya untuk mencapai kondisi jalan yang baik sebesar 95% pada tahun 2030 di Sultra. Saat ini, total panjang jalan provinsi di Sultra mencapai 1.076,94 kilometer, dengan 66,57% dalam kondisi baik hingga tahun 2024.
Peningkatan kualitas infrastruktur ini merupakan bagian dari visi besar kepemimpinan Andi Sumangerukka untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di semua sektor.
“Kami berdua berkomitmen mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah,” ujar Andi Sumangerukka.
Selain fokus pada infrastruktur, dalam dokumen RPJMD 2025–2029, Pemprov Sultra juga memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Di bidang pendidikan, Pemprov merancang program beasiswa bagi 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu selama lima tahun ke depan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada perluasan jaminan kesehatan, penguatan layanan dasar, serta penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan malaria, terutama di wilayah terpencil.
Sementara di bidang ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemprov Sultra menetapkan target strategis untuk mencapai swasembada pangan melalui pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025-2029.
Andi Sumangerukka menegaskan bahwa 100 hari pertama masa jabatan dirinya dan wakil gubernur dimaknai sebagai fase konsolidasi dan peletakan dasar transformasi pembangunan di Sultra.
Ia mengajak semua unsur, mulai dari perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, hingga lembaga kemasyarakatan, untuk berpartisipasi aktif memperkuat sinergi pembangunan demi mewujudkan Sultra yang aman, sejahtera, dan religius.
“Kami sadar perubahan itu butuh proses, visi yang jelas, kebijakan yang konsisten, dan kolaborasi semua pihak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J Robert, menjelaskan bahwa seluruh program dalam RPJMD akan dituangkan dalam peraturan daerah setelah penyelarasan dengan kebijakan nasional.
Menurut Robert, RPJMD bukan hanya dokumen teknokratis, melainkan juga janji politik kepala daerah yang telah dikonsultasikan dan disepakati bersama DPRD.
“Semua program dalam RPJMD memiliki indikator dan target yang jelas, menjadi acuan bersama lima tahun ke depan,” pungkas Robert. (r4/c/r2)
