UNAAHA, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi percepatan penurunan stunting lingkup setempat tahun anggaran 2025, yang digelar di Aula BKPSDM Kabupaten Konawe, Rabu (18/6).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Konawe H Syamsul Ibrahim, dan dihadiri sejumlah pimpinan organisasi pimpinan daerah (OPD) yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting, Forkopimda, Camat se-Kabupaten Konawe, serta Kepala Puskesmas (Kapus) se-Kabupaten Konawe.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati H Syamsul Ibrahim menekankan, pentingnya kolaborasi antarsektor dalam mempercepat penurunan angka stunting di Konawe.
“Penanganan stunting tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi. Kita harus kerja bersama, terpadu, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dikatakannya, penanganan stunting bukan hanya soal memenuhi berat dan tinggi badan anak. Namun, kata dia, ini soal masa depan generasi.
“Kita tidak bisa menunggu sampai anak lahir untuk mulai peduli. Kita harus mulai dari sejak dalam kandungan. Itulah mengapa intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan adalah kunci. Dan kunci itu ada di tangan kita semua (pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat),” ujarnya.
Dikesempatan itu, Wabup juga menyoroti perlunya optimalisasi program intervensi spesifik dan sensitif, mulai dari edukasi gizi, pemenuhan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, hingga perbaikan sanitasi dan akses air bersih di wilayah rawan stunting.
Dan melalui rapat ini, dia berharap sejumlah stakeholder yang tergabung dalam tim penanganan stunting, dapat menyusun langkah-langkah strategis dan menyamakan persepsi seluruh stakeholder dalam mewujudkan Konawe bebas stunting di 2025.
“Posyandu harus menjadi ujung tombak pelayanan dasar di desa. Posyandu bukan sekedar tempat timbang badan. Tapi harus menjadi pusat edukasi, pelayanan, dan pelacakan anak-anak yang berisiko stunting. Namun, kita sadari bahwa tidak semua warga rajin datang ke posyandu, maka kita butuh strategi yang konkret dan terukur,” tutupnya. (irm/nir)
