RAHA, BKK – Anggota DPD RI asal Kabupaten Muna Umar Bonte, Kamis (19/6), mengujungi RS dr H LM Baharuddin MKes. Mulai dari lantai satu hingga lantai 2, senator DPD RI mengujungi satu persatu pasien, para parawat , bidan dan dokter yang ada dalam RS plat merah itu pada setiap ruang yang dikunjunginya.
“Saya datang untuk melihat pelayanan di RS ini. Sekaligus memotivasi agar mereka semua cepat sembuh. Betapa pentingnya kesehatan bagi kita semua ya. Jika pelayanan baik, maka masyarakat yang berobat juga merasa nyaman dan akan cepat sehat,” kata pria yang akrab disapa UB pada sejumlah media di Raha, Kamis (19/6).
Umar juga mengatakan bahwa dirinya mendapat laporan dari dalam RS dr H LM Baharuddin MKes, bahwa insentif para dokter dan perawat sudah 8 bulan tidak dibayarkan.
“Saya info tadi dari dalam RS, bahwa para dokter dan perawat belum dibayarkan insentifnya oleh pihak RS. Padahal ujung tombak yang menggerakkan RS itu adalah para dokter, perawat dan bidan. Mereka ujung tombak mencari PAD. Tapi kalau hak-hak mereka tidak diperhatikan, bagaimana pelayanan bisa maksimal,” kata Umar prihatin.
Umar Bonte mengatakan apa yang terjadi di RS dr H LM Baharuddin MKes saat ini, sangat menyedihkan.
“Sangat menyedihkan. Bagaimana mau bagus pelayanan di RS ini, kalau hak-hak mereka tidak diberikan dan diperhatikan, maka sudah pasti pelayanan tidak akan bagus. Sementara ujung tombak pelayanan itu adalah para dokter, perawat dan para bidan,” tambah Umar Bonte.
Umar juga mengatakan RS dr H LM Baharuddin MKes sangat bagus. Namun, kata Umar, tidak ada guna RS bagus, kalau pelayanan buruk.
“Untuk di Kabupaten Muna RS dr H LM Baharuddin MKes paling megah. Tapi tidak ada gunanya rumah sakit megah kalau hak-hak para dokter, perawat tidak diperhatikan. Pasti pelayanan buruk dan masyarakat yang datang berobat tidak akan mendapat pelayanan bagus,” paparnya.
“Himbauan saya kepada Pemkab Muna agar memperhatikan hak-hak para dokter dan perawat di rumah sakit ini. Jangan sampai gara-gara kebijakan Pemkab Muna yang buruk, pelayanan di RS ini jadi tidak maksimal. Pemkab Muna harus perhatikan nasib para ASN, honorer, dokter, bidan dan perawat di RS ini,” pungkas senator asal Kabupaten Muna ini. (tri/nir)
