RAHA, BKK – Senator DPD RI asal Kabupaten Muna La Ode Umar Bonte, prihatin atas keterlambatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna membayarkan TPP ASN yang sudah 8 bulan belum juga dibayarkan.
Kata Umar, belum dibayarkan TPP ASN dapat mempengaruhi kinerja ASN di Kabupaten Muna. Apalagi di era Bupati Muna LM Rusman Emba, TPP ASN lancar dibayarkan.
“Saya ingin Pemkab Muna ini benar-benar memperhatikan hak-hak para ASN di Muna ini. Mulai dari ASN di desa, kelurahan, kecamatan, kantor, badan, dinas, para dokter, perawat, bidan, hingga honorer,” kata Umar Bonte pada sejumlah media di Raha, Kamis (19/6).
“Tolong diperhatikan nasib mereka ini. Bagaimana pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal, kalau sebagian hak-hak mereka tidak diperhatikan,” pinta Umar Bonte
Dia juga mendapat informasi kalau TPP ASN di Muna sudah 8 bulan, belum dibayarkan Pemkab Muna.
“Saya dapat info dari masyarakat, kalau TPP ASN di Muna sudah 8 bulan belum juga dibayarkan. Apa-apan ini ya. Saya harap Pemkab Muna jangan pernah tidak perduli pada ASN ini. Bagaimana rakyat di Muna akan mendapat pelayanan yang baik, kalau ASN-nya tidak diurus baik baik,” tukas Umar prihatin.
Umar mengatakan, siapapun pemimpin di Kabupaten Muna, harus memperhatikan para ASN-nya.
“Pelayanan terhadap masyarakat di Muna ini akan baik kalau Pemkab Muna memperhatikan para ASN-nya. Di era Bupati Muna Ridwan Bae sampai ke LM Rusman Emba, para ASN benar-benar diperhatikan hak-haknya,” katanya.
“Kita ingin Muna ini pembangunannya bagus, lingkungan bersih, pelayanan terhadap masyarakat bagus. Tapi bagaimana semua ini bisa bagus kalau para pelakunya yaitu ASN, honorer, dokter, bidan, perawat tidak diperhatikan. Tadi saya bertemu dengan para honorer yang sedang menyapu, tapi insentif belum dibayarkan,” pungkas senator DPD RI ini.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Muna Eddy Uga SH MSi saat dikonfirmasi masalah TPP ASN yang belum dibayarkan sejak November 2024 sampai saat ini mengatakan bahwa TPP ASN dibayarkan tergantung dengan kemampuan keuangan daerah.
“TPP ASN, insentif para dokter itu dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk TPP ASN, akan kita bayarkan jika dana transfer kita dari pusat sudah stabil,” katanya. (tri/nir)
