Dukung Program Sekolah Rakyat, Pemkot Kendari Ambil Peran Strategis Dunia Pendidikan

  • Bagikan
Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, di dampingi Gubernur Sultra Andi Sumarukka dan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman. (FOTO:SRI/BKK)

KENDARI, BKK– Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.

Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil Pemkot Kendari.

“Program Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan gratis. Ini adalah bagian dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi,” ujar Sekjen Robben Rico.

“Saya bangga melihat Pemkot Kendari sudah menyiapkan lahan dan membuka pendaftaran. Ini bukti komitmen terhadap masa depan anak-anak bangsa,” tambahnya.

Selain itu, Pemkot Kendari telah menyiapkan lahan seluas 4,8 hektare di Kelurahan Abeli, Kecamatan Puuwatu, sebagai lokasi pembangunan yang direncanakan dimulai tahun depan.

Sambil menunggu pembangunan, gedung Sentra Meohai milik Kemensos akan digunakan sebagai lokasi sementara.

Tahun ini, Pemkot membuka penerimaan siswa baru jenjang SMP dengan kuota 6 rombongan belajar (150 siswa).

Para peserta didik akan menerima perlengkapan sekolah, makan, snack, dan fasilitas asrama secara gratis.

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan program ini.

“Kami memandang Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Kota Kendari. Komitmen kami bukan hanya menyiapkan lahan dan fasilitas, tapi juga memastikan keberlanjutan program ini ke depan,” ujar Sudirman.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Minipres Nomor 8 Tahun 2025, yang mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Jadi ini merupakan tindak lanjut dari Minipres Nomor 8 Tahun 2025, yang mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (m2/c/r2)

  • Bagikan