KENDARI, BKK – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), diminta aktif dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra La Ode Saifuddin mengatakan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD), wajib memiliki standar kesiapsiagaan bencana seperti titik kumpul, jalur evakuasi, dan rambu peringatan dini.
“Jadi, harapan pemprov itu bahwasanya seluruh ASN lingkup Pemprov Sultra paham akan ya penanggulangan bencana. Sehingga mereka paham apabila terjadi gempa, banjir, atau bencana lainnya,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana Provinsi Sultra yang digelar disalah satu hotel Kendari, Selasa (1/7).
Pemprov menargetkan dalam beberapa bulan ke depan seluruh OPD telah menyiapkan infrastruktur mitigasi dasar. Evaluasi akan dilakukan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan Gubernur. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditanggung masing-masing OPD.
Saifudin menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan sinergi dengan pendekatan pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
“Semalam, saat banjir melanda Kendari, mahasiswa, LSM, dan lembaga sosial ikut terlibat aktif. Ini contoh sinergi yang harus dikembangkan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekprov Sultra Asrun Lio membeberkan bahwa edukasi kepada ASN sangat penting, mengingat bencana bisa terjadi di lingkungan kerja kapan saja.
“Kami hadirkan para utusan dari masing-masing perangkat daerah, juga organisasi masyarakat seperti srikandi dan pegiat lingkungan. Tujuannya agar seluruh komponen memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujarnya.
Ia juga menyinggung banjir yang sedang melanda Kota Kendari sebagai peringatan, bahwa semua OPD harus responsif dan terlibat langsung. Tidak cukup hanya mengandalkan BPBD atau Dinas Sosial (Dinsos) saja.
Sehingga dalam jangka panjang, Pemprov Sultra juga berkomitmen untuk mengidentifikasi akar penyebab bencana, seperti pendangkalan sungai dan mendorong program normalisasi.
“Kami tidak hanya bereaksi saat bencana datang. Tapi juga melakukan upaya preventif melalui normalisasi sungai dan pembenahan lingkungan,” paparnya.
Langkah ini menjadi awal dari program berkelanjutan. Bahkan, BPBD Provinsi berharap kegiatan serupa bisa diperluas ke 17 kabupaten/kota se-Sultra melalui dukungan anggaran perubahan. (m3/b/nir)
