PASARWAJO, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton mencatat sejumlah capaian positif dalam pembangunan daerah sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,03% menjadi 3,2%, disertai kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,96 menjadi 69,72.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat mulai menunjukkan hasil.
Tak hanya itu, angka harapan hidup warga Buton juga mengalami peningkatan dari 70,36 menjadi 70,47. Sementara itu, Gini Rasio yang mencerminkan tingkat ketimpangan sosial berada pada angka 0,328, naik tipis dari tahun sebelumnya namun masih dalam batas yang wajar.
Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH menegaskan, bahwa capaian ini merupakan hasil dari sinergi antara seluruh elemen pemerintahan daerah, legislatif, dan masyarakat.
Pencapaian ini disampaikan langsung Bupati Alvin dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buton yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Buton dan hari jadi ke-22 Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menekankan arah kebijakan ke depan yang selaras dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, yakni efisiensi anggaran dan penguatan belanja produktif.
“Pemkab Buton akan memfokuskan anggaran pada sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, akses air bersih, perumahan, serta pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, kegiatan belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat berlebihan, dan seremoni yang tidak berdampak langsung akan dikurangi secara signifikan,” paparnya.
Selain itu, reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola anggaran yang akuntabel juga menjadi komitmen pemerintah daerah.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat untuk rakyat,” tegas Alvin.
Pada akhir sambutannya, Bupati Buton juga menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis DPRD Buton sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal pembangunan.
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus ditingkatkan untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (cr1/c/nir)
