UNAAHA, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menerima kunjungan kerja dari empat kementerian/lembaga negara secara bersamaan pada Kamis 10 Juli 2025.
Salah satu agenda penting hari itu adalah kegiatan Penyuluhan Hukum yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Gedung Wekoila Konawe.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Dr. Ferdinand, SP, MH, dan turut dihadiri Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra, Abdul Rahman, SH, MH, serta Kasi B Kejati, Ramadhan, SH. Hadir pula sejumlah pejabat daerah seperti Plt Kepala Inspektorat Konawe, Andreas Apono, SH, dan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Erdjuna Rasdjan, S.TP, M.Si, Sekretaris Dinas PMD, Muh. Palaiman, S.Sos, MT bersama jajaran staf Kejati Sultra.
Dalam sambutannya, Sekab Konawe menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kejati Sultra yang memberikan edukasi hukum kepada para kepala desa se-Kabupaten Konawe. Ia menekankan pentingnya pemahaman hukum dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjerumus pada praktik penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara.
“Dengan kegiatan ini, diharapkan para kepala desa memiliki pemahaman yang komprehensif dalam pengelolaan keuangan desa sehingga bisa menghindari potensi tindak pidana,” ujar Ferdy, sapaan akrab Sekab Konawe.
Ia juga mengimbau agar para kepala desa memanfaatkan forum ini sebaik mungkin, untuk menggali informasi dan bertanya langsung kepada narasumber dari Kejati Sultra.
“Jangan ada lagi keraguan dalam menggunakan dana desa. Dengan memahami aturannya, insyaallah kita bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan benar,” tambahnya.
Sebelum menutup sambutannya, Ferdy memohon maaf kepada tim Kejati karena tidak bisa mengikuti acara hingga selesai. Ia menjelaskan bahwa hari itu Pemkab Konawe tengah kedatangan tamu dari empat lembaga penting sekaligus, sehingga ia harus berpindah lokasi untuk menyambut rombongan dari Kementerian Dalam Negeri di Kantor Bappeda.
Sementara itu, dalam waktu bersamaan di ruang kerja Bupati, perwakilan TNI AD melakukan audiensi terkait pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2025.
Di ruang kerja Wakil Bupati Konawe, menerima kunjungan dari Polri yang membahas pengamanan objek vital di daerah.
Di Kantor Bappeda, tim dari Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi teknis mengenai penegasan batas wilayah antara Kabupaten Konawe dan Konawe Utara.
Sedangkan di Gedung Wekoila, tim Kejati Sultra fokus menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada para kepala desa, khususnya mengenai pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD dan Dana Desa (DD) dari APBN. (irm/nir)
