KENDARI, BKK – Permasalahan jalan rusak Pelabuhan Bungkutoko-Pelindo masih menjadi perhatian serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), terkait aspirasi puluhan sopir truk kontainer yang tergabung dalam Ikatan Driver Kontainer Kendari soal jalan rusak dari Pelabuhan Bungkutoko-Pelindo.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Laode Azhar mengatakan, kesimpulan RDP yang digelar DPRD Provinsi Sultra menghasilkan kesimpulan jangka panjang, yakni menunggu permohonan Kota Kendari kepada pemerintah pusat berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
“Yang kedua jangka pendek disepakati tadi pemerintah kota menanggung material timbunan, provinsi menyiapkan alat berat, dan Pelindo menyediakan bahan bakar dan operator alat berat. Jangka pendeknya seperti itu, supaya ditangani terus menerus tanahnya dipadatkan,” ucap Azhar, Selasa (15/7).
Lebih lanjut, Laode Azhar menjelaskan, selama ini penimbunan dilakukan dengan menggunakan tanah Nambo, sehingga pada saat musim hujan akses jalan berlumpur ditambah lagi jalan tersebut dilalui dengan kendaraan yang bertonase berat yang memperburuk kondisi jalan.
“Awalnyakan saya mengusulkan agar dihibahkan belajar dari pengalaman Makassar, ternyata GM Pelindo tadi sampaikan ke saya bahwa hibah tersebut sedang bermasalah,” ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menambahkan menolak tegas jika nantinya jalan tersebut dihibahkan kemudian ditutup oleh pihak Pelindo.
Menurutnya, meskipun jalan itu saat ini banyak dilalui kendaraan kontainer dan angkutan pelabuhan, namun status jalan tersebut masih menjadi akses umum yang digunakan masyarakat, termasuk warga sekitar dan pengendara dari luar area pelabuhan.
“Kalau seandainya jalan itu dihibahkan kepada Pelindo pasti ditutup. Saya bilang, tidak bisa kalau begitu, ndak mungkin karena ada akses masyarakat, ini tidak bisa kita usahakan untuk hibah kalau begitu,” tegasnya. (m2/c/nir)
