KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung penuh Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), sebagai upaya memperkuat literasi masyarakat terhadap tontonan sehat, khususnya di tengah derasnya arus konten digital.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sekaligus Plh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, La Ode Fasikin, saat membuka secara resmi kegiatan sosialisasi GNBSM di Swiss-Belhotel Kendari, Rabu (16/7).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra, yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih tontonan, terutama yang dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja.
Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan LSF RI yang menjadikan Sultra sebagai tuan rumah sosialisasi GNBSM.
Ia menyebut, kegiatan ini sebagai langkah strategis membangun kesadaran kolektif, terhadap pentingnya budaya menonton yang sehat dan bertanggung jawab.
“Film saat ini bukan hanya sarana hiburan, tapi juga media edukasi dan pembentukan karakter. Namun jika tak disertai pengawasan bijak, bisa berdampak negatif. Karena itu, budaya sensor mandiri harus kita tanamkan mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya penguatan budaya literasi media, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, GNBSM sangat relevan dengan visi Pemprov Sultra dalam mewujudkan masyarakat yang maju, aman, sejahtera, dan religius.
“Literasi tontonan harus jadi bagian dari program pendidikan karakter dan digital. Kami ajak semua pihak dari pendidik, media, hingga komunitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai sensor mandiri ini dalam aktivitas sehari-hari,” tambahnya.
Ketua Subkomisi Sosialisasi Komisi III LSF RI, Titin Setiawati, dalam sambutannya berharap agar GNBSM mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Sultra terhadap pentingnya memilah tontonan sesuai usia dan nilai sosial.
“Peran keluarga sangat vital. Dengan sensor mandiri, orangtua punya kendali dan tanggung jawab atas tontonan yang dikonsumsi anak-anak mereka,” ujarnya.
Ketua KPID Sultra, Fadli Sardi mengingatkan bahwa kelompok anak, remaja, dan perempuan adalah yang paling rentan terhadap dampak negatif media.
“Tayangan yang tak sesuai usia bisa memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak. Maka, peran orangtua dan literasi media menjadi sangat krusial,” katanya.
Sementara itu, Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran Komisi I LSF RI, Satya Pratama, menambahkan bahwa GNBSM bukan sekadar kampanye seremonial, melainkan upaya membangun budaya menonton yang sehat dan beretika di era digital.
“Sensor tidak harus selalu datang dari negara. Masyarakat harus diberdayakan agar punya kesadaran dan kemampuan untuk menyaring tontonan secara mandiri,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan DPRD Sultra, pimpinan OPD Pemprov, kalangan akademisi, media, hingga pelajar dan mahasiswa. (m3/b/nir)
