KENDARI, BKK – Anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis kian menjamur di setiap sudut kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai siapkan strategi salah satunya dengan melakukan koordinasi lintas sektor oraganisasi perangkat daerah (OPD) membahas penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait pembinaan.
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Kendari, Maman Firmansyah mengaku keprihatin atas meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Kendari, termasuk anak-anak yang mengamen di jalan raya.
Bahkan, lanjut Maman, fenomena ini dinilainya sudah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian warga, mulai dari lanjut usia (lansia) hingga anak-anak.
“Kita butuh formulasi dan strategi terpadu dari semua OPD terkait, agar permasalahan ini bisa ditangani secara tuntas dan manusiawi,” ujar Maman, Selasa (22/7).
Ia juga mengungkapkan bahwa, persoalan ini menjadi sorotan nasional. Dalam waktu dekat, Kota Kendari akan menjadi tuan rumah kegiatan Bimtek Rakornas HPD (Hak-hak Penyandang Disabilitas), yang disebut-sebut mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akibat maraknya anak jalanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Sudirham menjelaskan, bahwa selama ini instansinya kerap menjadi pihak pertama yang disorot setiap kali terjadi penertiban anak jalanan, gepeng, dan pengamen di lampu merah maupun titik-titik keramaian lainnya.
“Setelah kami pelajari, ternyata penanganan anak jalanan melibatkan lintas OPD. Tidak hanya Dinas Sosial, tetapi juga DP3A untuk aspek perlindungan anak dan perempuan, Dinas Kesehatan untuk menjamin kondisi kesehatan mereka, dan Satpol-PP dalam hal penegakan perda,” tegas Sudirham.
Sehingga, kata Sudirham, permasalahan ini wajib di keluarkan Perda, dimana dalam Perda tersebut harus menjadi PR bagi OPD yang berkaitan. (m2/c/nir)
