BAUBAU, BKK – DPRD Kota Baubau menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD Kota Baubau.
Dalam sambutannya, Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Baubau, yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut.
Ia menyebut, komitmen dan kontribusi dewan dalam bentuk pandangan, saran, dan rekomendasi merupakan bagian penting dalam penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban APBD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Melalui pengorbanan dan curahan pikiran dari seluruh fraksi, kita berharap penyempurnaan Raperda ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah,” ungkap Yusran Fahim.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan tidak hanya sebatas memenuhi aspek administratif.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian dari proses agar pelaksanaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang lebih utama dari sekadar serapan anggaran adalah sejauh mana program yang dilaksanakan dapat menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini penting agar kegiatan pemerintah tidak sekadar menghabiskan anggaran tanpa manfaat yang jelas,” tegasnya.
Yusran juga mengapresiasi komitmen seluruh fraksi DPRD Kota Baubau dalam menyampaikan pandangan akhir terhadap Raperda.
Ia menilai, hal itu mencerminkan kesungguhan legislatif dalam mendukung arah pembangunan daerah yang telah dirumuskan bersama.
Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, tim penyusun laporan keuangan pemerintah daerah, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras menyelesaikan laporan keuangan APBD 2024 tepat waktu.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semua, laporan keuangan tahun anggaran 2024 kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah bukti nyata akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang harus terus kita jaga dan tingkatkan,” tutupnya. (cr1/c/nir)
