KENDARI, BKK – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, agar segera merumuskan program yang akan dijalankan.
Khususnya, kata dia, menjelang pembahasan APBD Perubahan 2025.
Menurutnya, pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program kegiatan yang belum terealisasi hingga akhir Juli ini.
Ia menyebut, masih banyak kegiatan di sejumlah OPD yang bahkan masih dalam tahap perencanaan, padahal waktu terus berjalan.
“Selasa kemarin kita diskusi terbuka. Kita lihat program-program yang belum jalan, mana yang harus dieksekusi, dan mana yang bisa ditunda. Ada sisi positifnya, tapi juga sisi negatif yang harus kita perbaiki bersama,” ungkap Siska Karina Imran, Selasa (29/7).
Ia mengakui bahwa rendahnya realisasi belanja daerah bisa berdampak pada dua hal. Di satu sisi, hal ini bisa mengurangi risiko defisit. Namun di sisi lain, penyerapan anggaran yang rendah akan memunculkan penilaian negatif dari pemerintah pusat.
“Kalau belanja kita rendah, defisit bisa ditekan. Tapi kalau serapan anggaran juga minim, pusat bisa menilai kita tidak mampu melaksanakan program dengan baik,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh pimpinan OPD untuk memahami betul program kerja masing-masing, dan tidak hanya menunggu waktu berjalan tanpa progres yang jelas.
Menjelang masa perubahan APBD, Wali Kota menekankan pentingnya menentukan skala prioritas. Ia mendorong OPD untuk segera memutuskan program mana yang akan dijalankan dan mana yang harus dieliminasi atau ditunda.
“Kita tidak bisa terus-terusan berada dalam status perencanaan. Waktu kita terbatas. Saya minta seluruh OPD tahu betul apa programnya, dan bagaimana realisasinya di lapangan,” tegasnya.
Rapat ini menjadi momen penting konsolidasi keuangan daerah di tengah dinamika pelaksanaan program tahun anggaran berjalan. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan keuangan pada Perubahan APBD 2025, termasuk proyeksi pendapatan dan perencanaan belanja yang lebih realistis. (m2/c/nir)
