Suasana pembukaan kegiatan FKDK BPD se-Indonesia Timur di Baubau
KENDARI, BKK – Bank Sultra resmi menjadi tuan rumah kegiatan Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah (FKDK-BPD) se-Indonesia Timur yang dihelat di Auditorium Villa Nirwana, Selasa (25/1).
FKDK BPD dilakukan dengan agenda acara pembahasan rapat kerja yang dibuka langsung Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Baubau Laode Ahmad Monianse, Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latif, Koordinator FKDK BPDSI Wilayah Timur Ida Bagus Putu Anom Redhi, Komisaris BPD Papua, Komisari BPD Sulselbar, Komisaris BPD NTT, komisari BPD NTB Syariah, Komisaris BPD Maluku-Malut, Komisaris BPD Sulteng, Komisaris BPD Bali serta Komisaris BPD Sultra.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Sultra menyambut baik pelaksanaan kegiatan LKDK yang di helat di Kota Baubau itu.
Apalagi, kata dia, kegiatan tersebut merupakan upaya BPD dalam membangun kebersamaan, untuk mendorong peningkatan kinerja BPD khususnya di kawasan Timur Indonesia.
“Jadi, kegiatan ini menjadi ajang untuk diskusi dan bertukar pikiran terkait pelaksanaan pengawasan dewan komisaris dalam mengawal kredit sesuai peraturan otoritas jasa keuangan (OJK). Sehingga, kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi BPD di wilayah,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (25/1).
Dijelaskan, lahirnya BPD Sultra menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Bahkan, kata dia, Bank Sultra dengan kinerjanya yang positif, mampu meningkatkan laba yang berdampak positif juga pada pemberian deviden disetiap tahunnya.
“Olehnya itu, kami berharap BPD lainnya yang ada di kawasan Timur Indonesia juga dapat meningkatkan peran sebagai mitra pemerintah, sebagai motor penggerak percepatan pembangunan daerah,” imbuhnya.
Sementara, Komisaris Utama Bank Sultra Suhud mengungkapkan, di 2021 menjadi tahun yang cukup menantang bagi industri perbankan di Indonesia khususnya di Sultra.
Pasalnya, di 2021 dampak pandemi Covid-19 cukup membatasi ruang gerak pelaku usaha, dalam melakukan ekspansi terkhusus sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kemudian di 2022 ini, kita sebagai dewan komisaris tentu harus meningkatkan pengawasan dan memberikan arahan kepada direksi dalam mengelola perusahaan. Semoga bisa mencapai target yang telah ditentukan,” tuntasnya. (cr4/nir)
