Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa saat menghadiri kegiatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang diselenggarakan di SDN 1 Unaaha, Selasa (25/1). (FOTO: IRMAN/BKK)
UNAAHA, BKK – Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengatakan, agar kegiatan vaksin anak usia 6-11 tahun yang mulai dilaksanakan di seluruh wilayah di Konawe jangan dijadikan sebagai obyek isu politik oleh oknum tertentu.
Karena dampak dari provokasi itu membuat para orangtua berfikir pesimis atas dampak negatifnya terhadap anak.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara vaksin anak usia 6-11 yang dilaksanakan di SDN 1 Unaaha, Selasa (25/1).
“Vaksin di sekolah itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Bahkan setiap tahun sebelumnya itu ada imunisasi campak yang dosisnya lebih tinggi dari vaksin anti-Covid 19 ini, yang menyisir sekolah-sekolah,” katanya.
Dikatakannya, khusus vaksin anak usia 6-11 tahun ini dosisnya lebih rendah yakni jenis sinovac 0,5 dapat menyehatkan anak . Karena tujuannya untuk membentuk kekebalan anak yang saat ini mulai melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka.
Menurutnya, mengenai kegiatan vaksin anak ini masyarakat tidak perlu ragu. Karena pemerintah tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik untuk rakyatnya. Karena hal ini pula sudah diuji kelayakannya melalui laboratorium kesehatan dan BPOM.
“Kalau ada oknum yang sengaja membuat isu-isu yang melemahkan kegiatan vaksin itu. Tangkap saja karena itu sudah kerja PKI, suka menghasut,” katanya.
Kery mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Salah satunya dengan pelayan kesehatan. Karena pemerintah, kata dia, bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi rakyatnya.
Bahwa pemerintah memprioritaskan membeli vaksin tersebut dengan biaya mahal menggunakan APBN. Kemudian melayani masyarakat secara gratis. Karena masalah pandemi Covid ini menjadi masalah yang sangat krusial. Bahkan sudah menjadi masalah global. Dengan itu, lanjutnya, pemerintah berusaha menjaga rakyat dari masalah itu.
“Jangan justru dianggap sebaliknya. Seperti isu -isu liar bahwa pemerintah sedang menjebak masyarakatnya mengunakan kebijakan wajib vaksin. Kemudian masyarakat takut dan pesimis terhadap pemerintah. Itu semua fitnah, jangan dipercaya, karena kita ini tidak bodoh,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah sangat ketat mengenai kebijakan vaksin . Karena syarat vaksin ini sudah menjadi standar pendukung administrasi individu.
“Salah satu contohnya, siswa tidak bisa ikut ulangan semester atau ujian sekolah manakalah belum memiliki surat vaksin. Bahkan yang paling sederhana saja, yang bersangkutan tidak bisa pergi berekreasi, karena di setiap pos retribusi masuk akan diminta surat vaksin itu,” paparnya.
Di tempat yang sama , Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Konawe dr Mawar Taligana mengatakan, untuk kegitan vaksin usia 6-11 tahun ini akan menyasar 27 SD dan sederajatnya. Dengan target 27 ribu dosis.
“Sasarannya yakni usai 6-11 tahun. Bukan saja SD, tapi ada juga pelajar SMP yang masih umur 11 tahun itu juga kita layani,” tandasnya.
Dikatakannya, mengenai hal itu pihaknya terlebih dahulu sudah memberikan sosilisasi langsung kepada para orangtua yang diundang melalui sekolah bersangkutan.
Sedangkan tekhnisnya, kata dia, diupayakan setiap murid/pelajar yang hendak mengikuti vaksin wajib didampingi orangtua atau wali .
“Kalau untuk stoknya masih sangat mencukupi. Gudang stok penyimpanan masih siap di Kota Kendari,” tutupnya. (irm/nir)
