M Akbar.
UNAAHA, BKK – Tahun ini berjumlah tujuh Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) mendapatkan kucuran dana sebesar Rp7 miliar, untuk pengembangan lumbung masyarakat (PLM) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe M Akbar, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/2).
Dikatakan, ketujuh Gapoktan ini akan menerima masing-masing alokasi 1 unit dengan nilai fisik pembangunan sebesar Rp1 miliar. Sehingga totalnya berjumlah Rp7 miliar.
“Alhamdulillah tahun ini ada penambahan unit sebanyak tujuh. Sedangkan tahun lalu (2021) kita hanya mendapatkan satu unit saja, dengan anggaran Rp500 juta,” katanya.
Ia mengaku, bahwa sebenarnya khusus untuk daerah Konawe itu mengusulkan 14 unit. Namun yang memenuhi syarat sehingga dapat terealisasi hanya 7 unit tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya di Desa Tongauna, Mekar Sari, Momea, Konawe, dan Puriala.
Daerah basis persawahan itu diantaranya merupakan lokasi pengembangan IP300.
“Salah satu syarat yakni hiba lokasi dengan luasan tertentu. Karena lokasi tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Tetapi menjadi aset bersama Gapoktan. Kemudian dititik hiba lokasi itu akan dibangun PLM dengan sejumlah parasarananya. Seperti, gudang dan lantai jemur,” katanya.
Dia menyebut, mengenai ketentuan tekhnis pengelolaan PLM ini sudah diatur melalui Surat Keputusan (SK) bupati. Dengan sistem pengelolaan keuangannya swakelola, sedangkan untuk tekhnis pembangunan fisiknya dengan model padat karya yang akan dikerjakan Gapoktan itu sendiri yang berasaskan pemberdayaan.
“Jadi, model bantuan ini ada dua, yakni hiba uang dan hiba barang,” katanya.
Dikatakannya, kucuran dana sebesar Rp1 miliar ini terdiri dari model hiba uang dan hiba barang. Bahwa hiba uang yang dimaksud yakni pemerintah akan mentransfer dana untuk kegiatan perencanaan dan pembangunan fisiknya yang akan dikelola Gapoktan itu sendiri dengan sistem swakelola.
Sedangkan, lanjutnya, untuk kegitan pembangunan fasilitas itu dikerjakan dengan model padat karya, atau melibatkan seluruh petani se tempat. Dengan sistem pemberdayaan masyarakat lokal.
Kemudian untuk hiba barang yang dimaksud, yakni pemerintah menangani belanja langsung pengadaan mesin rice milling unit (RMU) serta driyer padi sesuai dengan standar spesifikasi pengadaan ULP dengan besaran belanja sebesar Rp225 juta per unit. RMU itu merupakan jenis penggilingan padi berkualitas tinggi.
Akbar mengaku, tujuan dibangunnya PLM ini untuk mengantisipasi permasalahan harga gabah dalam setiap musim tanam. Bahwa PLM ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi gudang sementara produksi gabah para petani, manakalah terjadi lonjakan harga rendah dalam pembelian gabah kering.
“Sistemnya di kelolah Gapoktan bersangkutan. Dan bukan saja itu, kalau berhasil dikelolah semi permanen. Gapoktan ini bisa menyiapkan modal secara mandiri untuk membeli gabah petani disekitarnya dengan jumlah kuota tertentu,” tuntasnya. (irm/nir)
