Dr Syamsir Nur.
KENDARI, BKK – Pengamat ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Syamsir Nur memaparkan terkait evaluasi capaian indikator makro pembangunan di Sultra yang disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Ranwal RPKD Sultra.
“Ada tiga indikator dalam melakukan evaluasi makro pembangunan antara lain, kondisi perekonomian daerah, kondisi fiskal regional dan tantangan pembangunan,” katanya, Selasa (1/3).
Dijelaskan, kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi Sultra yang memiliki capaian yang lebih tinggi dari capaian nasional.
Kinerja ekonomi nasional dan Sultra sejak tahun 2020 mengalami tekanan akibat pandemi. Kombinasi antara kondisi pandemi yang relatif terkendali, tren pemulihan ekonomi global dan nasional yang terus berlanjut, serta stimulus fiskal mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Kemudian masih terdapat resiko yang perlu di waspadai karena masih adanya penyebaran covid, akses dan kecepatan vaksin yang belum merata dan tren inflasi yang berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi yang tidak seragam,” ungkapnya.
Lanjutnya, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Sultra dari sisi lapangan usaha, yang memiliki kontribusi tertinggi terdapat pada sektor konstruksi, perdagangan, industri pengolahan serta jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Kemudian ada proyek infrastrukur pemerintah dan kegiatan nswasta menunjukkan peningkatan.
Selain itu, kata Syamsir, ada kegiatan bisnis dan industri menunjukkan peningkatan yang positif. Konsumsi listrik rumah tangga dan UKM juga meningkat serta kebijakan pelonggaran bersyarat mendorong aktivitas ekonomi sektor jasa keuangan.
“Kemudian jika kita lihat dari sisi pengeluaran, PDRB Sultra masih ditopang oleh ekspor dan impor dengan kegiatan industri pengolahan, investasi dan konsumsi RT tumbuh namun masih melambat,” ucapnya.
Syamsir menuturkan, kapasitas fiskal pemerintah daerah yang rendah ditandai dengan tingginya penerimaan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Upaya peningkatan PAD belum optimal sehingga ruang fiskal masih terbatas, kemudian pemberlakuan UU 11/2020 tentang cipta kerja. Pemerintah pusat membuka
ruang insentif fiscal kepada daerah, namun pemda belum memiliki kesiapan dan penyesuaian. Ia menambahkan, untuk tantangan pembangunan penanganan pandemi dan percepatan recovery. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, kemudian tantangan struktural dibidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infastruktur dan penguatan reformasi birokrasi.
“Untuk tantangan selanjutnya yaitu kualitas SDM perlu ada peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta perubahan iklim dan disrupsi ekonomi,” pungkasnya. (cr4/nan)
