Hingga Juli, KPPN Salurkan Dana TKDD Sebesar Rp877,55 Miliar

  • Bagikan
Teguh Ratno Sukarno

KENDARI, BKK – Hingga Juli 2022, realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKKD) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari Sulawesi tenggara (Sultra) telah mencapai Rp877,55 miliar lebih atau 44,07 persen dari pagu Rp5,3 triliun lebih.

Kepala KPPN Kendari Teguh Ratno Sukarno mengungkapkan, penyaluran TKDD tersebut terdiri dari tiga komponen yakni bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran dana desa, dan penyaluran dana alokasi khusus (DAK)  fisik.

“Untuk dana BOS hingga Juli 2022 sudah terealisasi sebanyak Rp304,46 miliar lebih atau 66,70% dari pagu, untuk 4.893 sekolah atau satuan pendidikan 308.106 siswa di tujuh pemerintah daerah mitra kerja KPPN Kendari,” ungkap Teguh, Selasa (2/8).

Teguh menuturkan, untuk penyaluran dana desa sudah mencapai 53,16% atau sebesar  Rp386,91 miliar dari target. Sedangkan, penyaluran DAK fisik tahap I baik reguler maupun penugasan yaitu sebesar Rp186,17 miliar atau 23,07%.

Sementara untuk bantuan langsung tunai (BLT) di triwulan II ini, baru mencapai Rp120,6 miliar sedangkan untuk regulernya unuk tahap I baru terealisasi sebanyak Rp266,2 miliar lebih, untuk 996 Desa dan 74.952 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Jadi kita juga terus mendorong untuk triwulan III BLT Desa dan Regulernya untuk tahap II,” ucapnya.

Teguh mengatakan, untuk DAK khusus tahap I hingga Juli 2022 sudah tersalurkan 100% baik reguler maupun penungasan telah terealisasi sebanyak Rp186,1 miliar lebih atau 23,07%

Teguh menambahkan, realisasi APBN di wilayah kerja KPPN Kendari tahun anggaran 2022 sampai dengan Juli 2022 masih di dominasi belanja pegawai dengan realisasi Rp1,03 triliun lebih dari pagu anggaran Rp1,7 triliun lebih atau 57,54%.

“Sementara untuk belanja barang dengan realisasi Rp973.5 miliar atau 44,90% dari Pagu Rp2,1 triliun, selanjutnya belanja modal terealisasi 691,8 miliar atau 48,79% dari pagu Rp1,4 triliun dan belanja bansos telah terealisasi sebanyak Rp5,5 triliun atau 73,60% dan pagu Rp7,5 triliun,” pungkasnya. (cr4/ada)

  • Bagikan