KENDARI, BKK- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bertempat di ruang rapat senat FISIP UHO, Kamis (29/12).
Turut dihadiri, diantaranya Ketua KPU Sultra beserta jajaran, Dekan FISIP UHO, Wakil Dekan 1 dan 3, Ketua Program Studi (Ka Prodi) dan Ketua Jurusan (Kajur) lingkup FISIP, dosen serta mahasiswa.
Ketua KPU Sultra, Dr La Ode Abdul Natsir mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPU Sultra dan FISIP ini tidak terpisahkan dari Momerandum of Understanding (MoU) yang telah dilakukan KPU Sultra dengan UHO sebelumnya, tentang tridharma Perguruan Tinggi (PT) yang meliputi pengajaran, penelitian dan Pengandian kepada masyarakat.
Ia menuturkan, Perjanjian kerja sama ini juga dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup kampus melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dimana implementasinya dapat melibatkan dosen dan mahasiswa serta lainnya.
Tambah dia, apalagi sebelumnya pihaknya juga pernah menerima mahasiswa magang lingkup FISIP UHO dari beberapa angkatan. Mereka ditempatkan di semua devisi, dengan tujuan agar mereka memahami kerja- kerja KPU.
“Pada prinsipnya perjanjian kerja sama ini KPU Sultra sangat mengapresiasi dan menyambut baik. Jadi kami KPU tidak tertutup dengan data- data dan lainnya. Apalagi kami ini sebagai alumni FISIP UHO,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan FISIP UHO, Dr La Tarifu mengungkapkan, bahwa kerja sama ini merupakan tuntunan media pembelajaran dan kurikulum MBKM bahwa PT saat ini harus membuka diri terutama dengan para praktisi untuk menguatkan institusi.
Mengingat sambung dia, kinerja institusi bisa dilihat dari kerja sama dengan pihak lain salah satunya berkolaborasi dengan praktisi untuk bersama- sama mengembangkan bidang keilmuan dan keterampilan kepada mahasiswa.
Apalagi ada Prodi dan jurusan lingkup FISIP UHO yang sangat relevan dengan kerja- kerja KPU Sultra, yakni Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Politik, yang bisa mengawal momentum Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 mendatang bersama pihak KPU Sultra.
“Mahasiswa kedepan tidak bisa lagi sekedar menerima teori- teori semata. Melainkan terkait dengan teknis penyelenggaraan pemerintahan, kedepan pihak kampus berencana merekrut pegawai KPU Sultra untuk dijadikan sebagai tenaga pengajar dari praktisi,” ucapnya.
Sehingga, kerja sama ini tidak hanya sebatas tandatangan diatas kertas semata. Melainkan dapat diimplementasikan dan dirasakan oleh civitas akademika manfaatnya khususnya mahasiswa.
Diketahui, selain melakukan perjanjian kerja sama dengan FISIP UHO. KPU Sultra juga melakukan perjanjian kerja sama dengan Prodi Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Politik. (din)
