KENDARI, BKK- Memasuki tahun politik, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Halim Momo, mengimbau guru agar senantiasa menjunjung tinggi netralitas jelang pemilihan umum (Pemilu) 2014.
Menurutnya, netralitas guru dalam Pemilu sudah diatur Undang- Undang (UU). Namun demikian, bukan berarti guru tidak memberikan pemahaman dan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat agar tidak tergiur politik uang, penyebaran konten hoax, politik praktis, dan lainnya.
“Guru tidak bisa menutup diri, saya kira mulai dari RT dan RW itu mempunyai komponen guru. Jadi kewajiban guru itu tetap memberikan pendidikan dan nasehat penyadaran kepada masyarakat agar tidak menyalahi Undang- Undang Pemilu, artinya tanpa menyebut nama, partai dan lainnya,” ujarnya, Sabtu (7/1).
Ia menuturkan, guru sebagai tenaga pengajar di satuan pendidikan, tidak bisa melakukan kampanye secara langsung. Tetapi, komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) atau para elit tidak bisa berkerja sendiri memberikan pendidikan politik.
Dikatakan, guru mesti tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, untuk kemudian memberikan pilihan-pilihan terbaik tanpa kepentingan partai maupun golongan tertentu.
Selain itu, dirinya juga mengimbau guru agar lebih berhati- hati menggunakan platform digital media sosial dengan tidak membuat postingan untuk mengkampanyekan figur dan partai tertentu.
“Saya kira kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita menjadi korban karena memang di Undang- Undang itu sangat tegas sekali aturannya, bahwa ASN harus menjaga netralitas jelang Pemilu,” pungkasnya. (din/ada)
