LASUSUA, BKK – Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) sejumlah satu juta patok yang secara serentak dilaksanakan secara virtual dan dicanangkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Marsekal TNI (Purn) Jadi Tjahjantss.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Utara (Kolut) mengelar kegiatan Gerakan Gemapatas Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, memasang 500 patok, Jumat (3/1).
Pemasangan patok dilakukan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara (Kolut), Parinringi.
Kepala Pertanahan Kabupaten Kolut Fajar mengatakan, bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mencanangkan Gemapatas, pemasangan patok tanda batas tanah satu juta patok secara serentak di seluruh Indonesia.
“Kantor Pertanahan Kabupaten Kolut menetapkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di 2023 ini pemasangan tanda batas sebanyak 500 patok di Kecamatan Pakue, yakni di Desa Toaha, Desa Alipato, Desa Lalombundi, dan Desa Kasumeeto,” kata Fajar.
Fajar menjelaskan, Gemapatas untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang tanda batas pada tanah yang dimilikinya. Untuk pengamanan aset, menjamin kepastian batas bidang tanah dan meminimalisir permasalahan sengketa batas tanah.
“Patok panjang sekurang-kurangnya 50 centimeter (cm) dengan uraian 30 cm dimasukkan di dalam tanah, dan 20 cm diberi tanda cat warna merah. Patok ini diharapkan anticekcok dan anticaplok,” ujar Fajar.
Pj Bupati Kolut Parinringi mengungkapkan, bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Kolut sukses menyelesaikan kegiatan Program Strategis Nasional (PSN), PTSL sejumlah 4.442 bidang tanah.
“Sertifikat lintas sektor sejumlah 120 sertifikat untuk nelayan dan UKM, sertifikat aset pemerintah sejumlah 17 bidang, untuk pemerintahan daerah dan pemerintah pusat,” jelas Parinringi.
“Kesuksesan penyelesaian kegiatan program strategis nasional tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik, antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolut dengan Kantor BPN, dan dukungan dari pemerintah desa se tempat serta partisipasi masyarakat,” jelas Parinringi.
Lebih lanjut, dia menuturkan, untuk mengulang prestasi di tahun lalu, Pemkab Kolut mendukung program percepatan pendapatan tanah sistem lengkap atau PTSL tahun 2023, yang diawali dengan gerakan Kemapatas yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. (ral/nir)
