Pemprov Sultra Genjot Pembangunan Jembatan Bailey di Konut

KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga serta Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Sultra tengah menggenjot pembangunan jembatan bailey di ruas jalan trans-Sulawesi yang terputus akibat banjir. Pembangunan ini berlokasi di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang ditargetkan rampung dalam waktu sebulan.Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul mengatakan, bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sultra. Dalam pelaksanaannya, proyek ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, termasuk TNI melalui Korem dan personel Zeni TNI dari Satuan Sipur.”Tim kami sudah berada di lapangan hampir lima hari. Saat ini tengah dilakukan penyesuaian desain karena kondisi geografis yang berubah akibat bencana. Mudah-mudahan tidak ada hambatan masalah alam,” terang Pahri, Selasa (6/5).Pahri menambahkan, panjang total jembatan Bailey yang dibangun mencapai 36 meter, terbagi atas tiga segmen. Selain itu, pembangunan melibatkan pemasangan 48 titik pondasi kayu besi berdiameter 25 cm, serta penggunaan bronjong penahan timbunan tanah dengan volume 208 meter kubik.”Tapi itu desain sekarang dan akan berkembang lagi kalau hujan akan beda hasilnya. Untuk peninggian badan jalan mencapai 3,50 meter sesuai desain terkini. Kami berharap tidak ada kendala alam yang menghambat progres di lapangan,” tambahnya.Anggaran pembangunan ini bersumber dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi Sultra dengan estimasi awal sekitar Rp3,4 miliar. Meski demikian, anggaran dapat berubah tergantung kebutuhan teknis di lapangan.”Jadi jembatan fisik bailey sendiri punya BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional), kami (Pemprov) pendukung dari jembatan itu. Jadi jembatannya sudah ada di sana, sementara pondasinya kita buat sekarang. Fisik konstruksi sudah jalan sekarang hari ketiga,” ungkapnya. Pahri menegaskan, seluruh pekerjaan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, guna memastikan akuntabilitas dana yang digunakan.”Jika tidak ada hambatan, kami menargetkan pembangunan rampung pada awal Juni. Ini penting karena berdasarkan data BMKG, intensitas curah hujan akan meningkat tajam di akhir Juni,” pungkasnya. (r4/c/nir)