Rp1,48 Miliar Bantuan Rumah Ibadah Disalurkan di Buton

  • Bagikan
Foto bersama Gubernur Sultra Ali Mazi dan Kepala Biro Kesra Setda Sultra La Ode Muhammad Rickhzal Putra (tengah) saat menyerahkan bantuan rumah ibadah di Buton, Selasa (28/2). (FOTO: FAYSAL/BKK)

KENDARI, BKK – Bantuan rumah ibadah senilai Rp1,4 miliar disalurkan di Kabupaten Buton oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui biro kesejahteraan rakyat (kesra).

Secara simbolis, bantuan itu diserahkan Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH, yang berkunjung langsung ke Buton, Selasa (28/2).

“Kita berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Ali Mazi di sela-sela penyerahan bantuan tersebut.


Dikatakan Ali Mazi, pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat melalui program kerja.


“Jadi bukan saja infrastruktur, tetapi juga bantuan-bantuan sosial selalu rutin kami berikan selama ini,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Kesra Setda Sultra La Ode Muhammad Rickhzal Putra mengatakan, bantuan Rp1,4 miliar itu diperuntukkan bagi 26 rumah ibadah di Buton.


Diungkapkan, bantuan itu bukan hanya untuk masjid serta rumah ibada umat Hindu. Termasuk yayasan pendidikan Islam, dan satu pondok pesantren.

“Saat ini kami sudah serahkan bantuan untuk 26 rumah ibadah di Buton. Bahkan secara langsung kami mendampingi Pak Gubernur untuk menyerahkan bantuan ini kepada para pengurus rumah ibadah yang ada di sini (Buton, red),” jelasnya.

Alumni STPDN ini merincikan, bantuan rumah ibadah itu tersebar di beberapa wilayah di Buton yakni di Kecamatan Pasarwajo sebanyak 12 rumah ibadah, Kecamatan Kapontori 5, Kecamatan Lasalimu 3, Kecamatan Siotapina 3, Kecamatan Lasalimu Selatan 2, dan Kecamatan Wolowa 1 bantuan.


“Masing-masing bantuan rumah ibadah maupun pesantren dan yayasan diberikan dengan nominal yang beragam sesuai kebutuhan mereka,” bebernya.


Ditambahkan, bantuan seperti ini merupakan rutinitas program tiap tahun di Biro Kesra Setda Sultra yang diharapkan dapat memberi manfaat dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pihak penerima.


“Ini jangan dilihat nilainya tetapi bagaimana pemerintah provinsi hadir untuk masyarakat,” pungkasnya. (r4/ada)

  • Bagikan

Exit mobile version