KENDARI, BKK – Sulawesi Tenggara (Sultra) keciprat anggaran pendapatan belanja negara (APBN) senilai Rp25,57 triliun. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, anggaran itu dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta untuk mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.
Gubernur Sultra Ali Mazi menyebutkan, total APBN tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga senilai Rp7,79 triliun, kemudian transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp17,78 triliun.
“Kekuatan fiskal tersebut diharapkan menjadi stimulus dalam keberlanjutan proses pemulihan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Ali Mazi dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan TKDD 2023, Senin (5/12).
Dikatakan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran untuk menjalankan berbagai program pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya, mempercepat proses penetapan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan dengan menerbitkan surat keputusan.
“Segera benahi sistem tata kelola dan administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Belanja publik dan belanja yang bersifat wajib agar segera dilaksanakan sesuai ketentuan dan harus ditingkatkan,” papar Ali Mazi dalam kegiatan yang juga dihadiri sejumlah bupati/wali kota di Sultra itu.
Dijelaskan pula, pentingnya akselerasi pelaksanaan program, baik yang dikontrakkan pada pihak ketiga maupun yang dilaksanakan secara swakelola, sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Orang nomor satu di Sultra ini pun meminta bupati/ wali kota agar tidak membiarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menumpuk yang mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memajukan daerah. Belanja daerah sebaiknya dilakukan di awal waktu, agar APBD dapat segera memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bumi Anoa.
“Terkait dengan pengelolaan alokasi TKDD, pesan saya kepada para bupati dan wali kota, yaitu untuk benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2023 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, laksanakan percepatan penyampaian persyaratan penyaluran TKDD agar segera memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, untuk mewujudkan tata kelola dana TKDD yang akuntabel dan tepat sasaran, perlu adanya koordinasi dari semua pihak, utamanya koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dan antarorganisasi perangkat daerah. Selanjutnya optimalkan dana desa untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan akselerasi penanganan kemiskinan.
“Program BLT desa dan program prioritas lainnya agar tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Sultra,” pungkasnya. (cr3/ada)
