RAHA, BKK -Lambannya kerja pelayanan publik serta belum menggunakan aplikasi secara online seperti website, menjadi salah satu poin Kabupaten Muna mendapat predikat terburuk terkait pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Sultra dari 17 kabupaten/kota di Sultra tahun 2023.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muna Drs H Bachrun MSi mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna harus malu akan predikat terburuk ini.
“Kita dapat rangking terburuk dari 17 kabupaten/kota di Sultra dari Ombudsman RI perwakilan Sultra terkait pelayanan publik. Kita harus malu ya dan berpikir, apakah kita layak mendapat predikat seperti itu,” kata Plt Bupati Muna di hadapan para kepala OPD lingkup Pemkab Muna, Kamis (25/2).
Bachrun menegaskan, akan mengevaluasi jabatan para kepala OPD yang mendapat penilaian terburuk dalam pelayanan publik dari Ombudsman RI ini.
“Akan saya evaluasi para penjabat eselon II. Apakah pantas menyandang jabatan tapi pelayanan publiknya terburuk. Kita malu, menerima predikat terburuk se-Sultra. Kalau tidak siap jadi Kadis, kita ganti,” kata Plt Bupati Muna tegas.
Dia menyebut, OPD yang mendapat penilaian terburuk dari Ombudsman Perwakilan Sultra diantaranya Capilduk, PTSP, PUPR, dan RSUD.
“Ada sejumlah OPD yang saya sebutkan di atas, OPD yang terkait dengan pelayanan publik. Kita harus cepat perbaiki ini semua, agar kita tidak malu lagi di Sultra,” paparnya.
Dia mencotohkan, pelayanan publik seperti menampilkan data tentang pelayanan publik lewat website.
Kemudian, lanjutnya, pelayanan yang lama harusnya makan waktu 1 jam, malah sampai 3 atau 4 hari, bahkan sampai ber Minggu-Minggu.
“Ini semua kita belum lakukan. Oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada seluruh OPD yang terkait dengan pelayanan publik, akan saya panggil dan rapatkan. Mereka tidak boleh ada yang ke luar daerah. Harus kita perbaiki cepat hal ini,” pungkas Plt Bupati Muna ini pada sejumlah media di Raha. (tri/nir)
