Suasana pelatihan SIPD RI tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa lingkup Pemkab Konkep di Pendopo Rujab Bupati Konkep, Selasa (27/2). (FOTO: IST)
LANGARA, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terus berupaya mengefektifkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan menyusun program yang dianggap bisa menyentuh masyarakat secara langsung dan merata hingga di tingkat desa.
Demi mencapai target tersebut, Pemkab Konkep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konkep menuntut Pemerintah Desa (Pemdes), untuk mampu mengusulkan program pembangunan yang dianggap penting dan tidak mampu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Sekertaris Kabupaten (Sekab) Konkep, Ir H Cecep Trisnajayadi MM berharap melalui kegiatan pelatihan SIPD kepada Pemdes tersebut, mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat desa. Sehingga dapat membuka wawasan dan membangun serta meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.
“Kami berharap peserta dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini guna meningkatkan kualitas serta profesionalisme, selaku pelaksana dan pengelola kegiatan pembangunan di Kabupaten Konkep,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Konkep, Safiuddin Alibas SP ME saat memberikan materi perencanaan pembangunan kepada Pemerintah Desa lingkup Pemkab Konkep di Pendopo Rujab Bupati Konkep, Selasa (17/2) mengingatkan kepada para Kepala Desa, untuk mengusulkan program pembangunan kepada Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SIPD.
“Program yang diinput harus program pembangunan yang diusul dan disepakati saat Musrenbang, karena kesepakatan itulah yang harus diinput dalam SIPD. Karena ketika tidak diinput maka dianggap tidak mengusulkan, dan untuk kepala desa ketika mengusulkan diharapkan menginput yang menjadi kewenangan kabupaten yang kira-kira tidak mampu dibiayai oleh anggaran desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Safiuddin berharap kepada Pemerintah Desa untuk mengusulkan program perioritas yang saat ini berkaitan dengan program strategi nasional, yakni penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan investasi ketersediaan pangan, dan penekanan inflasi.
“Untuk usulan yang diterima kabupaten yaitu yang masuk dalam program strategi nasional seperti halnya penanganan stunting, investasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengembangan pariwisata desa dan beberapa lainnya, makanya kami harapkan saat Musrembang Kepala Desa bisa hadir semua untuk mendapatkan sinkronisasi antara Pemdes dan Pemda dalam melakukan pengusulan,” harapnya. (ain/nir)
